⚖️ MEMAHAMI SEMA NOMOR 3 DAN 4 TAHUN 2026
⚖️MEMAHAMI SEMA NOMOR 3 DAN 4 TAHUN 2026
Mahkamah Agung kembali menerbitkan pedoman penting dalam rangka mendukung penerapan KUHAP Baru dan mewujudkan kesatuan penerapan hukum di lingkungan peradilan pidana.
📌 SEMA Nomor 3 Tahun 2026 mengatur mengenai pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan praperadilan.
Kehadiran SEMA ini memberikan pedoman mengenai bagaimana pengadilan menangani hubungan antara pemeriksaan praperadilan dan pemeriksaan pokok perkara, khususnya ketika perkara telah dilimpahkan ke pengadilan.
Dengan demikian, terdapat kejelasan mengenai bagaimana kedua proses tersebut diselenggarakan dalam kerangka hukum acara pidana yang baru.
📌 Sementara itu, SEMA Nomor 4 Tahun 2026 memberikan pedoman mengenai putusan bebas (vrijspraak) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging).
Salah satu penegasan pentingnya adalah bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi.
Berbeda dengan putusan bebas, terhadap putusan lepas masih dimungkinkan adanya upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, terdakwa yang memperoleh putusan lepas wajib dikeluarkan dari tahanan pada hari yang sama ketika putusan diucapkan. Apabila kemudian diajukan upaya hukum, kewenangan mengenai penahanan beralih kepada pengadilan tingkat banding.
Kedua SEMA tersebut menunjukkan pentingnya kepastian hukum, keseragaman penerapan hukum, serta perlindungan hak-hak para pihak* dalam proses peradilan pidana.
Di tengah perubahan besar melalui KUHAP Baru, pedoman semacam ini menjadi bagian penting dalam memastikan agar transformasi hukum acara pidana dapat diterapkan secara terarah, konsisten, dan berkeadilan.
⚖️Hukum acara bukan sekadar prosedur, tetapi juga instrumen untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.
Dokumentasi :
Dokumentasi :
|
|
|
|
|
|
|
|
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Pengaduan Pelayanan Publik dapat dilakukan melalui nomor dibawah ini
